Pengumuman
TENGGARONG – Acara ” Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ” sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur. (08/04/2019)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Gelar Manajemen Perubahan dan Inovasi III (Generasi III) yang diadakan pada tanggal 27 Maret 2019 di Gedung serba Guna Lantai 1 Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang diikuti oleh 44 peserta terdiri dari OPD dan Kecamatan. Dalam gelaran ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menampilkan program degan topik Sinovik “Paman Rijal” (Pangan Alternatif Masa Depan Riset Tanaman Jelai).Presentasi materi Sinovik disampaikan oleh Sekretaris Balitbangda, H. Pahmiadi,SE.,M.Si. Latar belakang diangkatnya Paman Rijal disebabkan maraknya bermacam-macam bahan pangan impor menjadi tantangan terhadap keberadaan komoditas bahan pangan lokal. 
Disamping itu, lemahnya diversifikasi dan daya saing pangan berbasis lokal menimbulkan ketergantungan terhadap pangan impor seperti beras, kedelai dll. Dan Sinovik “Paman Rijal” merupakan salah satu jawabannya.Tanaman jelai dapat digunakan sebagai pengganti beras. Selain itu dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti bubur jelai, nasi kebulin, podang tape jelai, stick jelai ketan. Tanaman jelai juga dapat digunakan sebagai obat-obatan alternatif.
TENGGARONG – Rapat yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Balitbangda, TIM Inspektorat serta staf balitbangda bertujuan untuk membahas mengenai SPIP. Agar dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik, maka pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. (01/03/2019)
Kabid,PPTK dan Staf
TENGGARONG – Rapat PPTK Kegiatan Tahun 2019 yang dihadiri oleh Bapak Kepala Badan ,Bapak Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, PPTK dan staf teknis,Tujuan dari dilaksanakannya rapat ini agar kegiatan-kegiatan di Balitbangda dapat terlaksana dengan lebih efektif . (28/02/2019)
TENGGARONG – Pelaksanaan Apel Pagi dan Penyerahan SK PPTK BALITBANGDA. (28/01/2019)
Penyerahan SK
Apel Pagi
TENGGARONG – Serah terima jabatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bertempat di gedung serba guna balitbangda lantai 4. (15/01/2019)
Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan produk yang lahir sejak era Reformasi dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai wujud dari hasil amandemen konstitusi negara UUD 1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.)
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dilandasi pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Sedangkan Otonomi yang berada pada Daerah Provinsi merupakan Otonomi yang bersifat terbatas. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.
Oleh sebab itu berdasarkan pengaturan kewenangan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka dibentuklah Badang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah, diberikan peluang untuk dapat merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah secara mandiri. Kebijakan dimaksud dapat berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang didasarkan tentunya pada hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
Selain itu, urgensi pembentukan Balitbangda sejalan dengan konsep pembangunan di era modern yang mensyaratkan hendaknya perencanaan pembangunan didasarkan pada hasil-hasil Research & Development (R & D) dalam rangka meminimalisir dampak negative dan kesalahan dalam proses perencanaan pembangunan.
Atas dasar pertimbangan yuridis, historis dan geografis dengan luas wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai 27.263 km2, dengan pembagian wilayah terdiri dari 18 kecamatan dan 225 Desa dan kelurahan, maka pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 dianggap penting dan relevan dengan Pimpinan Pertama yang diangkat pada saat itu adalah Drs. H. Basran Yunus, MM.
Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangda adalah melaksanakan kegiatan Penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang terkait sebagai bahan perumusan dalam penetapan kebijakan daerah. ( Soleh Pulungan)