Archive for category: Pengumuman

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan produk yang lahir sejak era Reformasi dengan  diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai wujud dari hasil amandemen konstitusi negara UUD 1945.  Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.)

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui  Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dilandasi pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Sedangkan Otonomi yang berada pada Daerah Provinsi merupakan Otonomi yang bersifat  terbatas.  Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.

Oleh sebab itu berdasarkan pengaturan kewenangan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka dibentuklah Badang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.  Melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah, diberikan peluang untuk dapat merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah secara mandiri. Kebijakan dimaksud dapat berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang didasarkan tentunya pada hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Selain itu, urgensi pembentukan Balitbangda sejalan dengan konsep pembangunan di era modern yang mensyaratkan hendaknya perencanaan pembangunan didasarkan pada hasil-hasil Research & Development (R & D) dalam rangka meminimalisir dampak negative dan kesalahan dalam proses perencanaan pembangunan.

Atas dasar  pertimbangan yuridis, historis dan geografis dengan luas wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai 27.263 km², dengan pembagian wilayah  terdiri dari 18 kecamatan dan 225 Desa dan kelurahan, maka pembentukan  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 dianggap penting dan relevan  dengan Pimpinan Pertama yang diangkat pada saat itu  adalah  Drs. H. Basran Yunus, MM.

Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangda adalah melaksanakan kegiatan Penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang terkait sebagai bahan  perumusan dalam penetapan kebijakan daerah. ( Soleh Pulungan)