Berita

Rapat Penyusunan Laporan Kinerja LKjIP dan Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD tahun 2018

Rapat Penyusunan Laporan Kinerja LKjIP dan Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD tahun 2018 yang di selenggarakan pada tanggal 19 Pebruari 2019, yang bertempat di ruang Kepala Badan.

 

Kegiatan Rapat

Seminar Kegiatan Identifikasi Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Untuk Perencanaan Reboisasi Pada Delta Mahakam

Seminar Hasil Kegiatan Identifikasi Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Untuk Perencanaan Reboisasi Pada Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, 27 Desember 2018 di Aula Rapat Balitbangda

Kepala Badan

Peserta Seminar Hasil

Rapat Tim Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim BEKIAS (Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil) Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara

Tim Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim BEKIAS Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara

Rapat Tim Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim BEKIAS (Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil) Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara di aula rapat Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara 11 Desember 2018 tentang pemantapan kertas kerja dan proposal untuk diikutkan lomba gelaran inovasi tahun 2019

Tim Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim BEKIAS Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara

Tim Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tim BEKIAS Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabar Fokus Grup Diskusi

fgd

fgd

Tenggarong, Pesta adat dilaksanakan pada setiap tahunnya di Tenggarong yang disebut Erau mempunyai arti sebagai keramaian yang sangat meriah. Erau dianggap sebagai puncaknya pesta adat yang tentunya tinggi nilainya di Kutai Kartanegara, pada saaat ini Kegiatan Erau adat di  kolaborasikan dengan EIFAF. Sudah barang tentu pesta budaya Erau ini harus dimanfaatkan tidak hanya untuk melestarikan seni dan budaya tetapi juga  sebagai sarana meningkatkan ekonomi masyarakat. Melihat perkembangan erau beberapa waktu ini menimbulkan keprihatinan tersendiri dimana ketika pelaksanaan Erau terlihat sangat meriah yang terlihat benyaknya pengunjung berdatangan pada erau tersebut tetapi begitu kegiatan Erau selesai Tenggarong seolah seperti kota mati, penomena ini perlu menjadi pemikiran kita bersama agar semarak kegiatan erau bisa terus dirasakan paska kegiatan erau yang ditandai dengan banyaknya kunjungan ke Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, dengan diadakannya Fokus Grup Diskusi (FGD) ini diharapkan dapat mengolah masukan pemikiran dari peserta FGD sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi untuk dasar pengambilan kebijakan agar kegiatan Erau kedepan jadi lebih baik dan paska erau  jumlah kunjungan wisatan ke Kutai kartanegara jadi lebih meningkat dan dampaknya akan meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini ungkapkan oleh Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten kutai Kartanegara Bapak H. Chairil Anwar, SH.,M.Hum pada acara Fokus Grup diskusi di Balitbangda pada Hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 yang lalu, sementara itu Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Ir. H. Akhmad Hardi Dwi putra mengatakan bahwa Kegiatan FGD dengan tema “Bena Benua Etam melalui pelaksanaan Erau/EIFAF dalam rangka turut serta mendukung Pelestarian Budaya dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten kutai Kartanegara”.  ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, masukan dan saran  para peserta diskusi  dari OPD terkait, Akademisi, Perbangkan dan pedagang agar menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah  khususnya tentang kegiatan Erau. (nrm)

 

 

Kunjungan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Barat dan Diskusi Tentang Pelaksanaan TPP di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kunjungan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Barat ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan diskusi tentang pelaksanaan TPP di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Jum’at tanggal 30 Nopember 2018.

Penyerahan Buletin Balitbangda

Rapat Diskusi

Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balitbangda Propinsi Jawa Barat

Sosialisasi

Koordinasi dan Sosialisasi Keberadaan Profesor Riset dan Konsep Wilayah Perbatasan

Tenggarong, Kalimantan terbagi atas beberapa propinsi, yang tiga diantaranya berbatasan langsung dengan negara Tetangga Malaysia, Daerah perbatasan tersebut meliputi wilayah darat dan laut, perbatasan merupakan beranda terdepan dari suatu negara, Daerah perbatasan semestinya harus lah dikelola dengan baik, karena merupakan cerminan suatu negara, jika wilayah perbatasan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan tersendiri seperti permasalahan  mata uang yang beredar diwilayah perbatasan tersebut. Biasanya peredaran mata uangdiwilayah perbatasan negara cendrung menggunakan mata uang Negara tetangga yang wilayahnya lebih terkelola dan maju.

Sosialisasi

Sosialisasi

Kutai Kartanegara tidak mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan tetapi akan lebih baik jika memiliki wawasan tentang konsep perbatasan suatu wilayah. baik konsep perbatasan antar negara, antar Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa bahkan perbatasan setingkat RT. Pada kegiatan Koordinasi dan sosialisasi keberadaan Profesor Riset dan konsep wilayah perbatasan ini  diharapkan kita mendapatkan pencerahan tentang konsep perbatasan tersebut. disamping itu juga, kita perlu mendapatkan informasi pemaparan mengenai keberadaan profesor Riset yang juga disampaikan oleh adalah Bapak Prof.Dr. H. Syachrumsyah Asri, SH.,M.Si.,APU, Beliau merupakan Profesor Riset Pertama di Kalimantan timur ini, Dari pemaparan tersebut semoga kita mendapatkan pengetahuan tentang perbatasan dan termotivasi dari perjalanan karir beliau hingga mendapatkan gelar Profesor Riset, sebagaimana  disampaikan oleh Kepala Balitbangda Kutai Kartanegara Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra   dalam sambutannya  pada acara Kegiatan Koordinasi dan sosialisasi keberadaan Profesor Riset dan konsep wilayah perbatasan beberapa waktu lalu. (nrm)

Sosialisasi SPIP

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pendampingan Manajemen Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko)

Sosialisasi SPIP

Sosialisasi SPIP

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pendampingan Manajemen Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) yang dilaksanakan tanggal 25 September 2018 di ruang rapat Balitbangda.

Undang – undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal tersebut baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Sosialisasi SPIP

Sosialisasi SPIP

Perkembangan pengendalian intern di Indonesia selanjutnya ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk melaksanakan SPIP secara operasional ditingkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan SPIP diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengendalian dalam membantu tercapainya tujuan dengan mengenali risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan tiap kegiatan di perangkat daerah dan dapat membuat tiap kegiatan memiliki :

  1. Keputusan yang lebih efektif
  2. Efektivitas dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan
  3. Efektivitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya
  4. Standar yang tinggi dalam pelayanan
  5. Standar yang tinggi dalam akuntabilitas
  6. Kreativitas dan inovasi dalam praktik manajemen
  7. Peningkatan kapasitas
  8. Peningkatan moral organisasi, dan
  9. Transparansi

Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan PPTK di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan narasumber E. M. Riduan Thalha, SE. ( Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ulasan Singkat Tentang BALITBANGDA KUTAI KARTANEGARA

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan produk yang lahir sejak era Reformasi dengan  diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai wujud dari hasil amandemen konstitusi negara UUD 1945.  Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.)

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui  Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dilandasi pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Sedangkan Otonomi yang berada pada Daerah Provinsi merupakan Otonomi yang bersifat  terbatas.  Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.

Oleh sebab itu berdasarkan pengaturan kewenangan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka dibentuklah Badang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.  Melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah, diberikan peluang untuk dapat merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah secara mandiri. Kebijakan dimaksud dapat berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang didasarkan tentunya pada hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Selain itu, urgensi pembentukan Balitbangda sejalan dengan konsep pembangunan di era modern yang mensyaratkan hendaknya perencanaan pembangunan didasarkan pada hasil-hasil Research & Development (R & D) dalam rangka meminimalisir dampak negative dan kesalahan dalam proses perencanaan pembangunan.

Atas dasar  pertimbangan yuridis, historis dan geografis dengan luas wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai 27.263 km2, dengan pembagian wilayah  terdiri dari 18 kecamatan dan 225 Desa dan kelurahan, maka pembentukan  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 dianggap penting dan relevan  dengan Pimpinan Pertama yang diangkat pada saat itu  adalah  Drs. H. Basran Yunus, MM.

Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangda adalah melaksanakan kegiatan Penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang terkait sebagai bahan  perumusan dalam penetapan kebijakan daerah. ( Soleh Pulungan)

ANALISIS POTENSI SDA SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Penetapan suatu komoditas sebagai komoditas unggulan daerah harus disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah.  Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable).  Untuk itu, kajian ini mengkaji sumber daya alam yang diperbaharui (renewable), yakni sektor pertanian.

Komoditas yang dipilih sebagai komoditas unggulan daerah adalah komoditas yang memiliki produktifitas yang tinggi dan dapat memberikan nilai tambah sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penetapan komoditas unggulan daerah juga harus mempertimbangkan kontribusi suatu komoditas terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek pemerataan pembangunan pada suatu daerah (Syahroni dalam Syahab, dkk.,  2013).

Hal terpenting bagi ukuran komoditas adalah memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar dengan komoditas pesaingnya. Oleh karena itu, sangat perlu diketahui apakah komoditas tanaman yang ada saat ini memiliki salah satu atau keduanya dari kriteria keunggulan tersebut.

Sektor pertanian dalam arti luas merupakan pembentuk struktur perkonomian yang utama setelah migas di Kutai Kartanegara, tetapi gambaran tersebut belum dapat menjelaskan dan mengarahkan secara lebih spesifik komoditas unggulan pertanian yang ada pada saat ini. Maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai komoditi unggulan sebagai prioritas dan strategi pengembangannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat diketahui komoditi unggulan mana saja yang dapat dikembangkan dan dapat bersaing kompetitif dengan komoditi dari luar daerah serta komoditi unggulan dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di kecamatan Kota Bangun, Tenggarong Seberang, dan Muara Jawa.

Tujuan Kajian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

  1. Untuk mengetahui, menganalis, dan menetapkan sub sektor pertanian unggulan di Kecamatan Kota Bangun, Tenggarong Seberang, dan Muara Jawa.
  2. Untuk menentukan dan menganalisis komoditas unggulan yang akan dijadikan prioritas pengembangan di Kecamatan Kota Bangun, Tenggarong Seberang, dan Muara Jawa.
  3. Untuk menentukan strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan komoditas unggulan di Kecamatan Kota Bangun, Tenggarong Seberang dan Muara Jawa.

 

Kegunaan Kajian

Kegunaan yang ingin diperoleh dari kegiatan ini sebagai berikut:

  1. Sebagai referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengembangkan dan memajukan komoditas unggulan daerah.
  2. Sebagai referensi bagi Pemerintah Kecamatan dalam mengembangkan dan memajukan komoditas unggulan daerah.
  3. Sebagai data dan informasi bagi investor (penanam modal) dalam mengembangkan dan mengelola komoditas unggulan daerah di Tiga Kecamatan.
  4. Sebagai rujukan bagi masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan daerah sesuai dengan potensi wilayah masing‐masing di Tiga Kecamatan.

Kesimpulan

  • Berdasarkan analisis LQ diketahui bahwa sub sektor pertanian unggulan untuk Kecamatan Kota Bangun adalah sub sektor tanaman bahan pangan dan sub sektor perikanan. Kecamatan Tenggarong Seberang sub sektor pertanian unggulan adalah sub sektor bahan pangan  dan sub sektor peternakan.  Selanjutnya untuk Kecamatan Muara Jawa sub sektor unggulan pertanian adalah sub sektor perikanan dan sub sektor perkebunan.
  • Melalui analisis AHP setelah diperoleh sub sektor unggulan, maka diperoleh komoditas prioritas yang dikembangkan untuk Kecamatan Kota Bangun adalah padi sawah dan perikanan keramba. Komoditas prioritas untuk Kecamatan Tenggarong Seberang adalah padi sawah dan ternak sapi.  Kecamatan Muara Jawa adalah perikanan tambak dan kelapa sawit.
  • Berdasarkan analisis SWOT diperoleh strategi pengembangan untuk komoditas prioritas masing-masing kecamatan.
  • Kecamatan Kota Bangun. Kecamatan Kota Bangun memiliki dua komoditas unggulan sebagai prioritas untuk dikembangakan.  Adapun berdasarkan hasil analisis strategi pengembangan komoditas padi sawah di Kecamatan Kota Bangun adalah menggunakan strategi diversifikasi. Selanjutnya strategi pengembangan komoditas perikanan keramba berdasarkan hasil analisis adalah dengan menggunakan strategi defensif.
  • Kecamatan Tenggarong Seberang. Komoditas unggulan dan sebagai prioritas untuk dikembangkan adalah padi sawah dan ternak sapi.  Berdasarkan hasil analisis strategi pengembangan padi sawah adalah strategi agresif. Demikian pula dengan strategi pengembangan komoditas ternak sapi yaitu dengan menggunakan strategi agresif.

Kecamatan Muara Jawa. Komoditas unggulan pertanian yang dijadikan prioritas pengembangannya adalah perikanan tambak dan kelapa sawit.  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan strategi pengembangan komoditas perikanan tambak adalah dengan menggunakan strategi putar balik/turn-around.  Strategi pengembangan komoditas kelapa sawit yaitu dengan menggunakan strategi diversifikasi.

Kemeriahan HUR RI Ke 73

Memperingati dan memeriahkan HUT RI Ke-73

Lomba futsal pakai sarung

Lomba futsal pakai sarung

Balitbangda- Dalam rangka memperingati  Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Kartanegara  melaksanakan Upacara peringatan Hari kemerdekaan di  lingkungan Balitbangda yang dirangkai dengan Beberapa Lomba-lomba diantaranya ; lomba Futsal pakai sarung,  Bola Volly, Lari sarung, makan krupuk dan asen naga yang dilaksanakan pada hari 16 Agustus 2018 semua kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN dan THL dilingkungan balitbangda untuk memeriahkan HUT-RI yang ke 73 seperti di katakan oleh Koordinator Lomba Novan Fachrozie, S.Sos.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Kartanegara Bapak Ir. H. Akhmad Hardi Dwi putra menyampaikan, Selain Memperingati upacara bendera HUT-RI untuk mengenang jasa pahlawan Pendiri Bangsa dan menyemarakannya dengan berbagai lomba, harapan adalah agar lebih tercipta keakraban seluruh ASN dan THL yang ada di Balitbangda sehingga didalam beraktivitas dikantor menimbulkan suasana yang lebih menyenangkan.(nrm)