SURVEY INDEKS PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ABSTRAK

Musrenbangdes merupakan wadah bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan semua kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang sangat diperlukan, dengan asumsi bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Namun realitanya masyarakat merasa tidak perlu ikut serta dalam proses Musrenbang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian dilakukan pada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah sampel sebanyak 536. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada setiap kecamatan memiliki tingkat partsipasi yang seimbang, secara menyeluruh Indeks Partisipasi Masyarakat tingkat kabupaten sudah posisi tangga ke-8 (delapan) (3.81) atau pada level citizen control, artinya pemerintah telah menunjukkan transparansi informasi pembangunan kepada masayarakat. Masyarakat telah memperoleh informasi serta memahami perannya, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Pada level ini masyarakat sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat modern atau masyarakat madani. Rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak diantaranya :

  1. Bappeda perlu mengembangkan model Musrenbang yang secara efektif memberikan ruang aspirasi pada warga untuk terlibat aktif dalam proses Musrenbang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
  2. Pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan diharapkan warga sendiri yang memutuskan program dan kegiatan pembangunan wilayahnya, tentu memperhatikan kriteria prioritas pemerintah kabupaten. Sementara pihak dari luar hanya sebagai fasilitator dan narasumber, dengan cara itu dimaknai musrenbang sebagai forum warga untuk berdiskusi, berdialog, berkonsultasi dan membahas program kegiatan pembangunan di wilayahnya.
  3. Pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten perlu identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, hendaknya yang berpengaruh langsung dan memahami permasalahan daerah.