STUDI INDEKS PARTISIPASI MASYARAKAT (IPM)



Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam  masyarakat demokrasi. Dalam tata kelola pemerintahan keterlibatan publik dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan terutama di Era Otonomi Daerah, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan serta perencanaan pembangunan adalah faktor pendorong suksesnya sebuah pembangunan. Inilah spirit penting dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang menjadi filosofi otonomi daerah sebagai implementasi dari peningkatan kesejahteraan rakyat Untuk mengembangkan potensi daerah.

Partisipasi masyarakat dalam  penyelenggaraan Pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah  melalui ketentuan Pasal 354 ayat (5)No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017  Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas adalah merupakan hal yang penting untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara  melalui Survey Indek Partisipasi Masyarakat (IPM). Hasil dari survey  sangatlah penting sebagai informasi fundamental dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah.

Survey Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) dilakukan pada 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

A. Tujuan Penelitian
  1. Untuk menilai dan menganalisis tingkat kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
B. Manfaat Penelitian
  1. Sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  2. Sebagai sarana Implementasi tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah dalam penyusunan Rekomendasi yang bersifat kongkrit Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
C.Kesimpulan

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan serta perencanaan pembangunan adalah faktor penting suksesnya sebuah pembangunan, adapun hasil pengukuran Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) terhadap 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

  1. Nilai rata-rata komponen Akses adalah 21,72
  2. Nilai rata-rata komponen Kesadaran adalah 18,85
  3. Nilai rata-rata komponen Kontrol adalah 20,46
  4. Nilai rata-rata komponen Manfaat 19,77
  5. Nilai rata-rata gabungan keempat komponen adalah 20,22

Dengan demikian kualitas partisipasi masyarakat berada pada level menengah adalah posisi kel-5 dari 8  tangga yaitu penentraman (Placation)  dalam derajad partisipasi (degree of tokenism). Untuk meningkatkan Indek Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan  Ke level– 6 perlu komitmen dari semua pihak, lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

D. Rekomendasi
  1. Untuk meningkatkan nilai Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) dalm pembangunan di Kutai Kartanegara ke level (enam) Kemitraan (partnership) diperlukan komitmen yang kuat dari aparatur Pemkab Kutai Kartanegara, aparatur Kecamatan, Aparatur Tingkat Desa/Kelurahan terutama dalam forum penyelenggaraan Musrenbang. Mestinya usulan dari tingkat Desa/Kelurahan hendaknya dijadikan sebagai prioritas utama dalam penyusunan rencana pembangunan, dengan meminimalisir intervensi dari pihak-pihak lainnya dengan pola memadukan aspirasi secara bottom up dan top down.
  2. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, lebih berperan sehingga diperlukan campur tangan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar  lebih mengutamakan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Serta perlu sosialisasi tentang pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya dalam proses perencanaan, tetapi dalam pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
  3. Mengingat alokasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang terbatas sedangkan usulan perencanaan pembangunan yang cukup besar, maka diperlukan optimalisasi Pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), yang disinergikan dengan bentuk skema dan partisipasi dalam mendukung program Pemerintah Daerah. Peningkatan realisasi perencanaan pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat tentu akan berdampak pada peningkatan nilai Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM)