KAJIAN

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGAR


Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain. Kualitas pelayanan publik dikatakan baik jika penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan sesuai dengan regulasi yang berlaku dari kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Masih adanya prilaku pelayan publik di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten maupun sampai di tingkat Kecamatan menjadi keluhan dari pengguna jasa pelayanan. Indikator pelayanan publik sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (a.Adil  b.cermat c.santun dan ramah d. tegas, andal, e.profesional f.Tidak mempersulit g.patuh pada perintah atasan h. Menjunjung nilai-nilai akuntabilitas dan integritas instansi i.tidak membocorkan informasi j.terbuka k.tidak menyalah gunakan sarana dan prasarana l.tidak memberikan informasi yang benar m.tidak menyalahgunakan informasi, jabatan n.sesuai dengan prosedur), maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Kajian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 5 (Lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dominan yaitu bidang    (Pendidikan, Kesehatan Kependudukan dan Capil, Perijinan dan Pertanian dalam arti luas) sesuai Permen PAN dan RB  IKM terbaru 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggraan Pelayanan Publik dari perubahan Permenpan 16 tahun 2014.

  • MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
  1. Maksud : sebagai upaya untuk mendapatkan suatu gambaran masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Tujuan merujuk dari rumusan sebagai berikut: Untuk mengetahui peran pelaksana pelayanan publik dalam penyelenggaraan IKM terhadap program pembangunan daerah, untuk mengetahui upaya strategi apa saja yang dilakukan pemerintahan setempat dalam peningkatan pelayanan IKM, Rumusan kebijakan peningkatkan kualitas penyelenggaraan IKM di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  • KESIMPULAN
  1. Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan

IKM diperoleh penilaian score rata-rata responden sebesar 2,912 dengan mutu baik layanan Kesopanan

  1. Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan

IKM score rata-rata responden sebesar  2,891 dengan mutu layanan yang dinyatakan baik yaitu: Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Kesesuaian Hasil Layanan dan Kondisi Ruang Tunggu

  1. Kinerja Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKM score rata-rata sebesar  2,854 dengan mutu layanan Baik  yaitu: Persyaratan Teknis, Kesesuaian Hasil Layanan dan  Kesopanan

  1. Kinerja Pelayanan Bidang Perijinan

IKM score rata-rata sebesar 2,853 dengan mutu layanan baik yaitu: Persyaratan Administrasi, Kesesuaian Hasil layanan, Kesopanan dan Kondisi Toilet

  1. Kinerja Pelayanan Bidang Pertanian

IKM score rata-rata sebesar  2,855 dengan mutu layanan dinyatakan baik yaitu: Tingkat Pengetahuan Petugas dan Kesopanan

  • REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Disdukcapil, Perijinan dan Pertanian dalam arti luas :

  1. Peningkatan disiplin jam kerja kantor dan jam kerja pelayanan UPTD melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terkomputerisasi
  2. Memperbaiki kebijakan pola penempatan pegawai dengan pertimbangan kedekatan

lokasi tempat tinggal dengan lokasi tempatkerja

  1. Perbaikan dan peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pelayanan Dinas
  2. Perbaikan waktu pelayanan
  3. Perbaikan Mekanisme Program Bantuan yang diberikan
  4. Pendistribusian alat dan bahan lebih cepat ke kecamatan berdasarkan proporsi permohonan
  5. Peningkatan Kompetensi petugas pelayanan
  6. Peningkatan pemahaman persyaratan dan prosedur melalui sosialisasi ke masyarakat secara terprogram melalui media (cetak dan media sosial) yang bisa dijangkau seluruh masyarakat secara berkelanjutan
  7. Perbaikan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut permasalahan