KAJIAN INOVATIF PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG REVOLUSI JAGUNG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jagung merupakan salah satu tanaman serealia yang strategis di Indonesia. Permintaan jagung selalu meningkat dari tahun ke tahun, peluang ekspor pun semakin terbuka mengingat negara penghasil jagung seperti Amerika, Argentina, dan China membatasi ekspornya akibat kebutuhan jagung mereka terus meningkat, di antaranya untuk industri bioetanol. Di Indonesia, jagung merupakan sumber bahan baku utama industri pakan unggas (±50%), hijauan pakan yang berkualitas (80-100 t/ha), pangan pokok bagi sebagian masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, dan sebagai penyumbang terbesar kedua setelah padi dalam pendapatan domestik bruto. Oleh karena itu, peningkatan produksi jagung di dalam negeri perlu terus diupayakan (Azrai, 2013)

Kendala utama peningkatan produksi jagung adalah konversi lahan subur untuk kepentingan nonpertanian yang terus berlangsung, seperti perumahan, industri, bisnis dan infrastruktur. Konsekuensinya adalah kebutuhan lahan untuk pertanian hanya dapat dipenuhi melalui pemanfaatan lahan-lahan suboptimal di luar Jawa yang pada umumnya miskin hara dan sering dilanda kekeringan (Balitbang Pertanian, 2011). Selain itu, perubahan iklim global (climate change) juga merupakan salah satu ancaman terhadap kelangsungan produksi jagung. Perubahan iklim akan berdampak terhadap peningkatan suhu (global warming) yang diikuti oleh banjir dan kemarau yang ekstrem. Perubahan lainnya yang akan berpengaruh terhadap kegiatan budi daya pertanian adalah pergeseran distribusi hujan yang semakin sulit diprediksi, sehingga penentuan waktu tanam sulit dilakukan dan risiko gagal panen semakin besar (Adger et al. 2005).

Selain daya dukung lahan dan kondisi iklim, terdapat satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan produksi jagung di Indonesia yaitu kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan pertani juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/ diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan (Suradisastra, 2008).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadikan komoditas jagung sebagai salah satu komoditas unggulan daerah, melalui program revolusi jagung. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencanangkan program revolusi jagung dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membuka jalan bagi program pertanian dalam arti luas. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Kukar dengan Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) terkait kerjasama pendampingan dan pemasaran dalam rangka Program Revolusi Jagung Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program ini mulai dibangun pada 2017, dan sampai saat ini masih belum berjalan maksimal. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya-upaya dari semua pihak untuk mendukung program unggulan kabupaten tersebut. Secara mendasar revolusi jagung merupakan gerakan mendorong petani untuk menanam jagung khususnya pada daerah-daerah yang sebelumnya lebih mengandalkan hasil alam seperti migas yang tak dapat diperbaharui. Melalui program ini diharapkan akan mendorong lahirnya daerah-daerah lain untuk turut melaksanakan penanaman jagung. Salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan program gerakan revolusi jagung khususnya dalam pengembangan produksi adalah pada sektor kelembagaan usaha masyarakat. Keberadaan kelembagaan usaha yang berjalan dengan optimal akan mampu mendorong percepatan keberhasilan pelaksanaan program. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kajian Inovatif Pengembangan Kelembagaan Usaha Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Revolusi Jagung Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

KESIMPULAN

1.Pada lokasi penelitian terdapat beberapa kelembagaan yang terkait dengan usahatani jagung di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai hulu sampai dengan hilir, diantaranya adalah:

1)    Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI);

2)    Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);

3)    Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);

4)    UPT Dinas Pertanian dan Peternakan;

5)    Pedagang/Toko-Toko Pertanian (Korporasi/Mandiri);

6)    Perusahaan (TJSP);

7)    Kelompok Tani dan Gapoktan;

8)    Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

9)    Peternakan Ayam (Korporasi/ Mandiri);

10) Industri Pengolahan Pakan Ayam;

11) Perbankan (BRI, BNI & BPD); dan

12) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).

2.Peran kelembagaan-kelembagaan pada usahatani jagung di Kabupaten Kutai Kartanegara pada lokasi penelitian:

  • APJI dan KTNA berperan dalam memfasilitasi petani khususnya dalam pemasaran dan penyediaan akses memperoleh input produksi;
  • BPP dan UPT Distanak berperan dalam memfasilitasi/membantu petani untuk memperoleh input produksi (khususnya pupuk subsidi) dan pendampingan usahatani;
  • Pedagang (pengumpul/pengecer), toko/kios pertanian, dan BUMDesa berperan dalam pemasaran atau penjualan hasil panen jagung;
  • Perusahaan berperan dalam pemberian bantuan input produksi melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP);
  • Industri pengolahan pakan (pabrik) berperan dalam menampung atau membeli hasil panen jagung petani yang kemudian diolah kembali;
  • Perbankan dan LKMA berperan dalam penyediaan sumber-sumber permodalan.

3. Masalah-masalah yang menjadi hambatan bagi kelembagaan dalam mendukung program revolusi jagung berbeda-beda pada setiap lembaga, diantaranya:

  • APJI dan KTNA memiliki masalah dalam manajemen organisasi yang belum optimal karena bertumpu pada individu tertentu;
  • BPP dan UPT Distanak dengan sumber daya petugas penyuluhan lapangan (PPL) memiliki masalah diantaranya jumlah PPL dan diseminasi inovasi yang masih kurang;
  • Pedagang (pengumpul/pengecer), toko/kios pertanian, dan BUMDesa memiliki masalah diantaranya jumlah pembelian yang terbatas karena fasilitas sapras dan modal yang terbatas;
  • Perusahaan memiliki kendala pada program TJSP yang terbatas baik pada anggaran maupun periode waktu pelaksanaan;
  • Industri pengolahan pakan (pabrik) memiliki standar ketat baik dari segi kuantitas maupun kualitas jagung yang bisa masuk kepabrik sehingga menyulitkan petani;
  • Perbankan dan LKMA belum dimanfaatkan secara optimal karena petani kurang tertarik meminjam, disebabkan alasan usahatani yang tidak pasti hasilnya serta ketiadaan agunan.

SARAN

  • Perlu dilakukan penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan atau bimtek, agar memiliki pengelolaan atau manajemen lembaga.
  • Sebaiknya peningkatan kapasitas terkait teknologi dan inovasi terbaru kepada penyuluh (PPL) dalam pendampingan kepada petani dilakukan secara rutin/berkelanjutan
  • Sebaiknya dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada petani terkait fasilitas pinjaman dari perbankan maupun LKMA bagi usahatani.
  • Sebaiknya dilakukan optimalisasi peran Gapoktan dan BUMDesa sebagai lembaga eksisting sebagai penyedia input produksi maupun penerima output produksi petani.
  • Sebaiknya dilakukan intervensi dan dukungan dari pemerintah agar inovasi kelembagaan (lembaga ekonomi petani/KEP) dalam bentuk korporasi dapat terbentuk.Sebaiknya dilakukan intervensi dan dukungan dari pemerintah agar pola tanam pada usahatani jagung dapat dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar khususnya industry.