PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN (IKP)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


ABSTRAK


Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) merupakan pengukuran perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) di daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. IKP melakukan pengukuran kualitas perencanaan pembangunan melalui tiga dimensi (proses, isi dan jaminan tindak lanjut hasil perencanaan).

Hasil penyusunan IKP dapat digunakan untuk membandingkan, menganalisis, dan memahami perencanaan pembangunan dalam jangka pendek atau tahunan.   IKP juga dapat memberikan gambaran proses tahapan penyusunan perencanaan, tingkat keterlibatan para pemangku realisasi usulan perencanaan serta monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.

Kajian IKP memuat data yang diperoleh secara persepsional melalui Focus Group Disscusion dan kuisioner untuk dimensi proses penyusunan perencanaan (Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten), data dalam dimensi isi diperoleh secara dokumentatif dan persepsional, sedangkan dimensi jaminan tindak lanjut hasil data perencanaan yang diperoleh melalui dokumentatif terutama laporan Monev Bappeda dalam E-planning.

Penelitian berlangsung pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan waktu penelitian pada April sampai Desember 2017 dan penentuan wilayah Kecamatan sebagai berikut :

  1. Zona Hulu : Tabang, Kota Bangun, Muara Muntai
  2. Zona Tengah : Tenggarong, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Loa Janan
  3. Zona Pantai : Muara Jawa, Anggana, Muara Badak

Pembobotan indikator dilakukan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Procedure), sedangkan untuk pengukuran IKP menggunakan 7 jenjang (kualitatif) dalam skala 1 sampai 10 (kuantitatif).  Dengan adanya penetapan skala maka data tiap-tiap dimensi akan di transformasikan kedalam ukuran skala 1 sampai 10 dengan kategori dari sangat tidak baik sampai dengan sangat baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Pada Musrenbang Desa / Kelurahan tingkat keterlibatan mencapai 66.4 %, sedangkan pada Musrenbang Kecamatan sebesar 85% dan pada tingkat Kabupaten selain keterlibatan pemangku kepentingan juga diperoleh data untuk Kelompok Perempuan dan Non-Government sebesar 20%.

Realisasi usulan aspirasi masyarakat pada musrenbang dapat dilihat dari dimensi jaminan tindak lanjut hasil perencanaan yaitu pengintegrasian kedalam dokumen anggaran tahunan. Penilaian dimensi ini pada aspek keselarasan program dan kegiatan RKPD pada RPJMD dan APBD  rata-rata sebesar 49.48% atau kategori cukup.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka rekomendasi untuk penyempurnaan dan perbaikan IKP adalah sebagai berikut :

  1. Pada aspek dimensi proses musrenbang pentingnya mendapatkan keterwakilan desa dan kecamatan yang sesuai dengan Zona Pembangunan Kutai Kartanegara (Hulu, Tengah dan Pesisir) sementara kajian ini hanya pada 12 desa dan  5 kecamatan, untuk idealnya setidaknya dilaksanakan pada10 kecamatan dan 30 desa.
  2. Dimensi terendah pada IKP terletak pada Jaminan Tindak Lanjut Hasil Perencanaan sebesar 53.22% dari nilai indeks ideal 10. Pada sub dimensi konsitensi mencapai 49.38% dan pada aspek sub dimensi serapan sebesar 60.87%. Kedepan perlu diciptakan model yang dapat meningkatkan keselarasan antara RKPD dengan APBD seperti RKPD dan Renja-OPD online.
  3. Pada dimensi isi nilai terendah pada aspek Ketaatan Jadwal Penyusunan Perencanaan sebesar 59%.Untuk itu diperlukan peningkatan komitmen penyusunan perencanaan yang didukung data / dokumen terkait sehingga mempermudah dalam pengerjaan yang tepat waktu dan pasti.
  4. Pada dimensi proses nilai terendah pada aspek musrenbang Kabupaten yang masih rendah untuk melibatkan Kelompok Perempuan dan Non Government, kedepan perlu dirancang musrenbang yang memastikan kehadiran kedua kelompok tersebut secara berimbang.