HASIL RAPAT DEWAN RISET DAERAH TAHUN 2017

ABSTRAK

Pembentukan DRD oleh Pemerintah Daerah secara eksplisit diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2002  tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan lptek. Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi  unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penelitian, Pengembangan dan Penerapan lptek. Untuk mendukung  fungsi tersebut, Pemerintah Daerah membentuk DRD yang mewakili masyarakat dari unsur kelembagaan iptek di daerahnya.

Tugas pokok DRD adalah dalam rangka menyusun Agenda Riset Daerah (ARD) yakni untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang penelitian pengembangan dan penerapan iptek. Sebagai lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, DRD mempunyai fungsi dan peran antara lain:

  1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka: a) pemetaan kebutuhan iptek; b) mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki; c) menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek; d) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek;
  1. DRD berperan secara aktif untuk: a) mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; b) secara proakfif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
  1. Sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai: a) kelompok penjajagan (sounding board untuk menguji pelaksanaan kebijakan lptek); b) pendukung moral (moral support) untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan iptek yang perlu diprioritaskan.

Agenda Riset Daerah (ARD) disusun untuk memberikan prioritas kegiatan dan indikator capaian pembangunan daerah dibidang riset dan pengembangan Iptek yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan riset dan pengembangan iptek untuk kurun waktu 2018-2021 dalam suatu proyeksi jangka panjang, yakni sasaran tahun 2025.

Fokus Agenda Riset Daerah ditetapkan dengan mengkompilasikan pada Agenda Riset Daerah (ARD) dan kebutuhan Daerah dengan mengadaptasi Rencana Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga focus ARD ditetapkan sebagai berikut; (1)Ketahanan Pangan; (2)  Energi Baru dan Terbarukan; (3) Teknologi dan Manajemen Transportasi; (4) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (5) Ekonomi Kerakyatan; dan (6) Pengembangan SDM; dan (7) Hukum dan HAM.

Tugas DRD Kab. Kutai Kartanegara difokuskan pada membantu Bupati dalam merumuskan arah prioritas utama pembangunan iptek dan memberikan berbagai rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah iptek.

Berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi DRD yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah Laporan Kegiatan Dewan Riset Daerah Tahun 2017 melalui pembahasan dengan Tim terkait dengan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Komtek Hukum dan Pemerintahan mengangkat topik efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Analisis Tim Peneliti Balitbangda topik-topik penelitian yang relevan diusulkan adalah;
    1. Analisis yuridis terhadap Perda yang tidak relevan dengan kondisi saat ini dan evaluasi tersebut dilakukan secara bertahap.
    2. Inventarisasi dan Evaluasi terhadap Perda-Perda yang tidak relevan di Kab. Kutai Kartanegara.
  1. Komtek SDM (Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mengangkat topic (Bidang Pendidikan tentang daerah terpencil pendidikan; Bidang Kesehatan tentang daerah terpencil kesehatan); Bidang Pariwisata tentang Peningkatan Destinasi Wisata. Berdasarkan Analisis Tim Peneliti Balitbangda topik-topik penelitian yang relevan diusulkan adalah;
    1. Inventarisasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan di daerah terpencil di Kab. Kutai Kartanegara
    2. Inventarisasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan di daerah terpencil di Kab. Kutai Kartanegara
    3. Analisis pengembangan Pariwisata melalui Peningkatan Destinasi Wisata di Kab. Kutai Kartanegara.
  1. Komtek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mengangkat topik membangun model kota Tenggarong sebagai kota Industri. Berdasarkan Analisis Tim Peneliti Balitbangda topik-topik penelitian yang relevan diusulkan adalah;
    1. Studi kelayakan pembangunan Kota Tenggarong sebagai kota Industri dan Jasa
    2. Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  1. Komtek Ekonomi mengangkat Topik Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Analisis Tim Peneliti Balitbangda topik-topik penelitian yang relevan diusulkan adalah;
    1. Analisis Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Kutai Kartanegara.
    2. Evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Kutai Kartanegara.
  1. Permasalahan di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang yang telah disurvey pada tahun 2013 yang lalu perlu dibahas kembali mengingat situasi dan kondisi actual saat ini. Berdasarkan Analisis Tim Peneliti Balitbangda topik-topik penelitian yang relevan diusulkan adalah;
    1. Kajian Yuridis terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang
    2. Analisis potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang
  1. Permasalahan sampah di kecamatan dan kelurahan memerlukan penanganan yang lebih optimal agar sampah dapat dikelola menjadi komoditas ekonomi, melalui operasional bank sampah.

Disamping itu, pengolahan sampah yang dikelola pasar tradisional di kecamatan belum tersedia. Berdasarkan Analisis Tim Peneliti Balitbangda topik-topik penelitian yang relevan diusulkan adalah;

  1. Kajian penanganan dan pemanfaatan sampah di kecamatan menjadi komoditas yang bernilai ekonomi.
  2. Evaluasi terhadap pengelolaan sampah di kecamatan melalui operasional Bank sampah.
  1. Optimalisasi penyelenggaraan SMP terbuka dengan membuka 4 Tempat Kegiatan Belajar (TKB) baru. Berdasarkan Analisis Tim Peneliti Balitbangda topik-topik penelitian yang relevan diusulkan adalah;
    1. Evaluasi terhadap efektifitas penyelenggaraan SMP Terbuka melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kutai Kartanegara
    2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan SMP Terbuka melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kutai Kartanegara.
  1. Melaksanakan Program Etam Balik Sekolah (EBS) dan Program Kejar Paket (A,B,C) melalui kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kab. Kutai Kartanegara.

Demikian hasil analisis terhadap rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.