Sejarah

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) merupakan inti dari pembangunan daerah yang diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan berdasarkan kajian akademis kepada Pemerintah Daerah untuk menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah sudah mempertimbangkan berbagai aspek.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Litbang; dan hal ini dipertegas dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.

Selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirubah dengan peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka Balitbangda merupakan unsur penunjang urusan pemerintah daerah, dibidang penelitian dan pengembangan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.